Caleg: Guru Politik (?)

Baca Juga

Pemilu legislatif merupakan salah satu bagian integral dari proses demokrasi. Rakyat memberikan pilihanya untuk menunjukan partisipasinya dalam pembangunan bangsa melalui pemilu ini. Walaupun sikap politik ini bukan merupakan satu-satunya cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, namun keterlibatan aktif masyarakat (baca: pemilih) dalam pemilu legislatif paling tidak turut memberi andil terhadap perjalanan panjang pembangunan masyarakat bangsa-negara. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk selanjutnya dilegitimasi menjawab pembangunan yang dihadapi masyarakat.

Caleg Guru Politik
Suasana diskusi sederhana di Margasiswa PMKRI Cabang Ruteng, di Rangkat, Kel Watu, Manggarai. Foto: Marsel Gunas

Konteks Flores

Partisipasi masyarakat flores dalam pemilu legislatif 2009 juga merupakan sebuah tuntutan. Masyarakat Flores, sebagai bagian integral masyarakat nusantara, juga harus memberi semangat pembangunan nasional yang berpihak, adil dan menyejahterakan.

Namun sayang, partisipasi ini masih tidak bersubstansi hingga ke ranah itu. Paling tidak, dari beberapa kali pemilu sebelumnya, masyarakat Flores (NTT umumnya) masih memilih kandidatnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: kesamaan suku, agama, hubungan kekerabatan/kekeluargaan, jasa/bantuan finansial yang pernah diberikan, dan tak terlewatkan pula kedekatan emosional dengan tim sukses.

Wajar- wajar saja. Tetapi,karakter masyarakat Flores yang demikian tradisionalnya ini, merupakan dampak dari gagalnya sistem kaderisasi partai politik terhadap kader-kadernya.

Selain itu, sikap politik kandidat yang cenderung berbicara politik hanya pada musim kampanye juga menuai sikap politik tradisional ini. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan masyarakat kita? Bagi saya, kesalahan pertama bukan pada masyarakatnya.

Kandidat jelas lebih menonjolkan "kepentingan momentalnya" dibandingkan harus membasis pada kelompok-kelompok masyarakat lokal/ kampung/ desa/, menjalankan fungsi advokasi publik, mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan persoalannya. Pake embel-embel partai saat itu pun tidak masalah.

Sebab, Kepentingan momental jelas ditunjukan dengan "kebersamaan" si kandidat dengan masyarakatnya hanya pada saat musim kampanye. Materi kampanyenya juga lebih menggunakan pola lama.

Biasanya dimulai dengan mengkritisi anggota legislatif yang sedang menjabat atau juga mengangkat fenomena-fenomena sosial politik yg update yang berkaitan dengan kinerja anggota dewan. Bagi yang pernah/ sedang menjadi anggota dewan, kampanye didominasi oleh argumentasi pembelaan diri yang sama sekali "omong kosong".

Fenomena-fenomena diatas sebenarnya menunjukan lemahnya fondasi spirit politik yang amat luhur. Tekad untuk memajukan dan mengupayakan kesejahteraan umum (bonnum commune) hanya merupakan sebuah konsepsi belaka yang tidak diikuti oleh kemauan besar untuk meyakinkan masyarakat pemilih dengan cara-cara yang realistis.

Hal yang konkrit, misalnya, parpol bisa memfasilitasi pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada desa-desa yang terindikasi masih belum memiliki dokumen-dokumen itu. Atau hal lain misalnya, Parpol juga bisa menggelar pelatihan penguasaan internet (minimal melatih anak-anak muda di desa untuk bisa mengakses internet, menbuat email, dll).

Mengapa hal ini kemudian selalu ditujukan kepada pemerintah? Apakah pelabelan "kepentingan" terhadap segala upaya yang disemangati niat baik harus ditakuti?

Caleg, guru politik bagi rakyat!

Caleg-caleg yang bertarung saat ini minimal bisa menjelaskan struktur dan sistem birokrasi daerah yang sudah baku. Bagaimana mungkin rakyat bisa cerdas berpolitik jika seorang caleg tidak dapat mendefinisikan APBD propinsi/kabupaten? Belanja langsung-belanja tidak langsung, belanja publik- belanja aparatur, PAD, penyertaan modal daerah, dsb.


Meski ada pendapat yang mengklaim rakyat tidak membutuhkan itu, saya tetap optimis, pengklaiman tersebut tidak berdasar. Untuk mekukan itu, jelas membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak bisa dilakukan hanya pada musim kampanye. "Makanya rajin-rajin turun pak..." Kalimat ini tepat untuk menjawab itu bukan?

Dengan demikian, parpol harus bisa mengintrospeksi diri, mengevaluasi proses kaderisasinya, dan kemudian berani membasis. Alhasil, kader-kader parpol yang tampil dalam hajatan pemilu 2009, tidak hanya "maju" untuk incar harta dan takhta.

Salam


Desember 2008. Catatan singkat ini adalah rangkuman hasil diskusi kecil saya dan kedua buruh pelabuhan, dua hari yang lalu di Jengkalang, Reo. Saat hendak mengabadikan aktivitas buruh pelabuhan, hujan turun dengan derasnya. Saya berteduh di sebuah kios di dekat pintu masuk pelabuhan. Dua orang itu, Kraeng Sidus dan Kraeng Abe lalu mengajak saya untuk mampir ke rumah mereka di Jengkalang. Saya menginap di rumah mereka malam itu. Selama di sana, mereka banyak mengeluhkan persoalan upah buruh di pelabuhan, juga soal aktivitas pertambangan mangan di beberapa titik di Reo.
Caleg: Guru Politik (?) Caleg: Guru Politik (?) Reviewed by Marcell Gunas on Senin, Desember 01, 2008 Rating: 5
Diberdayakan oleh Blogger.