Begal Berseragam Cokelat

Baca Juga

Ada perasaan setengah marah setiap kali ada pemberitaan keberhasilan polisi dalam memberantas perjudian. Bagi saya, pemberitaan dengan tema perjudian selalu dicurigai sebagai pemberitaan yang tak layak dianggap penting. Ada tiga hal yang melatarbelakangi lahirnya perasaan itu. Pertama, saya punya masa lalu yang buruk dengan aparatur negara yang bernama polisi.
 
Masa lalu suram itu berawal dari, pertama, kemarahan personal, bahkan keluarga, terhadap penembakan 7 orang petani asal Colol, Manggarai Timur, Flores (saat itu masih Kabupaten Manggarai) tahun 2004. 7 orang petani itu ditembak di Ruteng saat menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menuntut pembebasan anggota keluarganya yang ditahan aparat Polres Manggarai.

Begal Berseragam Cokelat

Kedua
, fenomena pemberantasan judi togel di Manggarai, Flores, yang saya ikuti tahapannya selama bertualang sebagai jurnalis lokal selama 2012-2013. Rata-rata, penangkapan itu selalu berbuntut kontroversi. Pasalnya, yang ditangkap hanya 'orang kecil'; pembeli dan pengecer kecil-kecilan di kampung-kampung. Sementara, bandar-bandar besarnya tak pernah tersentuh borgol polisi.

Ketiga, kasus pemukulan terhadap Yosep Jempaut, seorang penjual kayu bakar di Ruteng, pada Desember 2013. Yosep dipukul lantaran menegur istri Krisno yang menerobos barisan antrean panjang di SPBU Mbaumuku yang telah mengular sejak pagi. Dalam kasus itu, saya berpendapat, tindakan Yosep benar.

Aksinya yang menegur istri Krisno merupakan bagian dari perlawanan dia sebagai konsumen bahan bakar bersubsidi terhadap operator dan pengelola SPBU Mbaumuku yang memperlakukan istri aparat secara istimewa, tidak adil.




Krisno yang membalas teguran itu dengan pukulan justru menampilkan tindakan arogansi aparatur negara untuk menekan dan menomorduakan kepentingan warga. Lucunya, tindakan itu tak berbuntut hukuman bagi Krisno.

Pemukulan itu bahkan tak dianggap sebagai bentuk kekerasan yang merupakan bagian dari kriminalitas. Krisno tetap bebas bekerja seperti biasanya, tak disentuh sanksi apapun.

Tiga kasus itu semakin menempatkan polisi sebagai pihak yang layak dibenci dalam kehidupan saya, setidaknya sebagai seorang warga Indonesia yang mencintai keadilan.

Aparat negara yang seharusnya bertugas melayani dan mengayomi kepentingan warganya, justru beraksi bak preman yang bertindak brutal terhadap warga. Saya sungguh tak menerima itu.

Tiga hal yang memantik perasaan tidak simpatik terhadap kinerja aparat kepolisian ternyata juga diimbangi dengan sejumlah pandangan terhadap kinerja kepolisian.

Pada kurun waktu 2011 hingga 2012, misalnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Anti Kekerasan (KontraS) mencatat, data kekerasan polisi berdasarkan jenis tindakan menunjukan terjadi penembakan sebanyak 39 tindakan, penyiksaan sebanyak 31 tindakan, penganiayaan sebanyak 80 tindakan, penangkapan 24 tindakan, dan intimidasi 30 tindakan yang dilakoni oleh aparat kepolisian.

Kemudian, pemerasan 2 tindakan, bentrokan 8 tindakan, pembiaran 10 tindakan, penjebakan satu tindakan, pengrusakan dua tindakan, pembubaran satu tindakan.

Pada tahun-tahun berikutnya, KontraS juga mencatat sejumlah tindakan brutal aparat kepolisian terhadap warga sipil. Pada kurun waktu 2013-2014, KontraS mencatat ada 80 kasus penyiksaan terhadap warga yang dilakukan oknum berseragam cokelat itu.

Selain itu, sebanyak 278 peristiwa penembakan yang meliputi: salah tembak, peluru nyasar, penembakan target yang diduga pelaku teroris, penembakan tersangka kasus kriminal, pembubaran massa demontrasi (misalkan: aksi mahasiswa, dilokasi konflik sumber daya alam), termasuk dilokasi konflik komunal, dan lain sebagainya. Akibatnya, sejumlah 132 orang tewas, dan 428 orang menderita luka-luka akibat penembakan tersebut.


Pada aspek pelanggaran kebebasan beragama, KontraS juga mencatat, sepanjang Januari hingga Desember 2013, telah terjadi sebanyak 118 peristiwa kekerasan terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, dari jumlah tersebut, secara umum, bentuk pelanggarannya dapat dikatergorikan:

  1. Pembiaran; yakni Polri tidak mengambil tindakan effektif untuk menghentikan penyerangan, intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok intoleran. KontraS juga menemukan turunan bentuk pelanggaran HAM lainnya yang dibiarkan oleh Polri, berupa penggusuran dan pengusiran paksa4, penganiayaan dan diskriminasi.
  2. Polri bersama dengan massa intoleran turut serta membubarkan acara / ritual keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok minoritas.
Inilah sejumlah penyakit yang masih membaluti pelaksanaan tugas kepolisian di Indonesia. Entah hingga kapan tindakan-tindakan itu terjadi, hanya waktu jua lah yang menjawab. Tugas kita adalah tetap berada di depan untuk meneriakan perlawanan terhadap kelakuan para preman berseragam itu.

Di lain pihak, Polri seharusnya perlu segera berbenah dan terus berbenah diri. Jika tidak dihentikan, tudingan negara tengah mempekerjakan preman berseragam sebagaimana yang selama ini dituduhkan kepada Polri tak akan pernah tercabut dari pikiran publik.
Begal Berseragam Cokelat Begal Berseragam Cokelat Reviewed by Marsel Gunas on Minggu, April 20, 2014 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.