Politik Hukum Pidana Mati

Baca Juga

POLITIK HUKUM PIDANA MATI
BENNY SABDO, Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Katolik
Presiden Joko Widodo menolak grasi yang diajukan 64 terpidana mati kasus Narkoba. Polda Jawa Tengah menyiapkan 84 personel Brimob untuk melakukan eksekusi terhadap lima terpidana mati di LP Nusakambangan, besok. Mereka adalah Namaona Denis (48), warga Negara Malawi; Marco Archer Cardoso Mareira (53), Brasil; Daniel Enemua (38), Nigeria; Ang Kim Soei (62), Belanda; dan Rani Andriani (40), Cianjur, Jawa Barat.

Pertengahan tahun 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengambil langkah yang sama, yaitu segera melakukan eksekusi atas para terpidana mati. Langkah itu dilakukan melalui penolakan terhadap permohonan grasi dari beberapa terpidana mati. Selang lima tahun, tiga terpidana mati Bom Bali I, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron dieksekusi mati. Mereka dinyatakan terbukti meledakkan bom di Bali. Karena kejahatannya itu, mereka telah dianggap tidak layak lagi hidup di dunia. Melalui putusan pengadilan, hak hidup mereka dicabut.

Hak untuk hidup adalah hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights). Pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jika efek jera yang dijadikan basis argumentasi tentu masih dapat diperdebatkan. Keberadaan pidana mati tidak akan mengurangi kejahatan sadistis. Kejahatan tetap tumbuh kembang, meski pidana mati diterapkan.Kajian PBB tahun 1998 dan 2002 secara konsisten menunjukkan bahwa tidak ada korelasi efek jera dengan pidana mati.

Di Amerika Serikat yang masih menerapkan vonis mati, angka kejahatan sadistis tidak menurun. Sebaliknya di Kanada, yang telah menghapus pidana mati, angka kejahatan serupa justru menyusut. Kanada adalah satu di antara 88 negara yang sudah menghapus pidana mati. Terdapat 30 negara yang masih mencantumkan pidana mati tapi menghentikan penerapannya. Ada pun Indonesia termasuk dalam 68 negara yang masih menerapkan jenis pidana mati.

Data Imparsial memaparkan bahwa wacana pelaksanaan dan penerapan pidana mati tampak justru kian berkembang. Hal ini melahirkan pertanyaan, mengapa masalah pidana mati justru populer di masa desakan perubahan sistem peradilan Indonesia. Beberapa ketentuan hukum pasca Orde Baru justru mencantumkan pidana mati sebagai ancaman hukuman maksimal, misalnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selanjutnya, hasil riset Imparsial tentang eksekusi pidana mati dalam kurun waktu 1998 hingga 2008, yaitu berjumlah 108 vonis mati. Vonis mati tersebut dijatuhkan oleh peradilan di Indonesia hampir rata mewakili Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Vonis mati tidak hanya dijatuhkan oleh pengadilan negeri, tetapi juga pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung. Fakta-fakta penerapan pidana mati itu menunjukkan bahwa pidana mati sebagai instrumen politik kekuasaan.
      
Di era modern, gerakan menghapus pidana mati menguat pada abad ke-18. Gerakan ini mengkritik pidana mati sebagai bentuk pidana yang tidak menusiawi dan tidak efektif. Perdebatan mengenai pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam instrumen hukum internasional maupun dalam UUD 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights).

Pemberlakuan pidana mati menggambarkan betapa tatanan hukum tidak sejalan dengan konstitusi. Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup, dan hak itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Indonesia juga sudah menandatangi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang memposisikan hak hidup sebagai hak setiap orang.

Saat ini terdapat 68 negara yang masih menerapkan pidana mati, termasuk Indonesia. Sedangkan, negara yang menghapuskan pidana mati untuk seluruh jenis kejahatan adalah sebanyak 75 negara. Selain itu, terdapat 14 negara yang menghapuskan pidana mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 34 negara yang secara de facto tidak menerapkan pidana mati walaupun terdapat ketentuan pidana mati.

Dalam pandangan tuntutan HAM, pidana mati merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak untuk hidup. Hak hidup adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Jejak peradilan di Indonesia pernah mengalami masa kelam. Ada “peradilan sesat”, seperti kasus Sengkon-Karta tahun 1980 di Bekasi dan Lingah-Pacah tahun 1995 di Ketapang, Kalimantan Barat. Penjatuhan vonis mati sebisa mungkin dikurangi. Pidana seumur hidup tanpa pengurangan hukuman bisa menjadi alternatif. 

Politik hukum

Watak politik pidana mati yang diterapkan di Indonesia sejak era kolonial sampai pasca Orde Baru adalah bentuk hukum represif. Tujuan hukum lebih bertumpu sebagai alat kekuasaan pemerintah. Selain itu, tata hukum keadilan menjadi beku karena hanya bertumpu pada status quo.  Proses pertumbuhan berbagai ketentuan hukum yang menerapkan pidana mati akhirnya mengantarkan kita lebih dekat untuk memahami watak rezim kekuasaan dibalik produk hukum daripada persoalan pidana mati itu sendiri.

Pidana mati adalah sebagai alat politik. Tujuan yang hendak dicapai oleh penguasa, yaitu melestarikan kekuasaan, pranata hukum disediakan sebagai kekuasaan politik, terefleksi dalam hukum pidana. Pidana mati lahir dalam bentuk langkah-langkah politik, baik itu dalam kerangka mengancam kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat, maupun dalam memperoleh dukungan politik.

Fakta-fakta sejarah penerapan pidana mati menunjukkan pula bagaimana para sasaran penerapan pidana mati adalah bagian dari kekayaan politik rezim berkuasa. Mereka yang telah dijatuhi pidana mati, tidaklah otomatis akan berhadapan langsung dengan regu tembak. Tetapi mereka harus bertarung dengan keputusan politik grasi yang selalu ditunggu di tangan “kebaikan hati” sang presiden.

Senada dengan tesis Nonet dan Selznick, dalam teori hukum represif: hukum hanyalah sebagai alat kekuasaan/politik bagi penguasa. Produk hukum adalah cermin dari politik kekuasaan. Hukum bukanlah merupakan suatu subsistem yang steril dari subsistem-subsistem kemasyarakatan lainnya. politik kerapkali melakukan intervensi terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum.


Benny Sabdo
Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia; Mahasiswa Program Pascasarjana FHUI


*Artikel ini sebelumnya ditayangkan di blog nataslime.com. Karena blog itu sudah tidak aktif, maka seluruh artikelnya dipindahkan ke blog pribadi saya. Terimakasih.
Politik Hukum Pidana Mati Politik Hukum Pidana Mati Reviewed by Marsel Gunas on Senin, Januari 19, 2015 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.