Pembatasan Akses Media Sosial Ampuh Hentikan Langkah Teroris Domplengi Aksi

Baca Juga

Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu 2019 telah memicu kemarahan sebagian kalangan. Tidak hanya pada level elit politik yang kalah, tetapi juga di kalangan massa pendukung. Kemarahan itu berimbas pada meluapnya tuduhan serampangan terhadap penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kondisi salah satu wilayah di Petamburan, Jakarta pasca kerusuhan 22 Mei 2019 subuh | Foto: Istimewa

Tapi, kemarahan saja ternyata tidak cukup. Reaksi berupa aksi protes keras serentak digelar. Sasaran aksi adalah kantor Bawaslu di Jalan Thamrin. Ratusan orang berkumpul. Meneriakan tuduhan adanya kecurangan dalam pemilu, mendesak Bawaslu mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo – Maruf Amin.

Sayangnya, aksi yang semula berjalan “damai”, tiba-tiba berakhir ricuh dan anarkis. Jelang subuh, massa dan aparat terlibat bentrok. Negoisasi aparat ditolak. Massa semakin beringas menghujani aparat dengan batu, petasan, dan bom molotov. Aparat keamanan lantas membubarkan massa dengan tembakan gas air mata dan peluru karet.

Kericuhan bertambah parah hingga 22 Mei pagi, menjalar hingga ke wilayah Tanah Abang dan Slipi. Di wilayah lain, seperti Otista, Jakarta Timur, juga terjadi bentrokan aparat dan massa.

Situasi makin memanas karena adanya provokasi oleh oknum tertentu melalui penyebaran hoax di media sosial. Beberapa hoax yang beredar antara lain, hoax berupa video tentang adanya tempat ibadah yang ditembaki aparat di Tanah Abang. Kemudian, ada pula hoax yang menyebut aparat yang melakukan kekerasan terhadap massa aksi merupakan aparat asing, berasal dari luar negeri. Selain itu, ada juga video yang menampilkan seorang (yang seolah-olah) peserta aksi sedang tergeletak di jalan setelah ditembak petugas. Semua kabar bohong itu diunggah di media sosial, Facebook dan Twitter dan disebarkan melalui grup percakapan online, Whatsapp. Dengan sepenggal kalimat provokatif, unggahan itu mendapat reaksi kecaman terhadap aparat.

Jika dibiarkan, penyebaran sejumlah hoax terkait aksi 22 Mei berpotensi memantik reaksi yang lebih besar. Situasi yang sebetulnya bisa dikendalikan, bisa saja menjadi semakin runyam. Amukan massa bakal lebih ganas. Benturan fisik bakal tak terhindarkan lagi. Jakarta chaos, makin anarkis.

Pemerintah tentu melihat semua kemungkinan terburuk dari penyebaran hoax di tengah situasi yang tengah memanas itu. Langkah tegas pun diambil. Pemerintah membatasi akses media sosial.

Belajar dari Pengalaman

Upaya ini tentu beralasan. Peristiwa teror di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat tahun 2017 bisa jadi pelajaran penting. Dalam kasus Mako Brimob, hoax ‘alquran diinjak’ sebagai penyebab kerusuhan menyebar lewat pesan berantai pada Jumat, 10 November 2017 pasca-kerusuhan di Rutan Mako Brimob terjadi. Faktanya, kerusuhan itu terjadi karena tahanan tak terima saat handphone mereka diamankan petugas.

Hoax lainnya dalam kasus Mako Brimob adalah broadcast message yang menyebutkan adanya penggeledahan terhadap istri tahanan. Faktanya, tak ada penggeledahan terhadap istri tahanan. Pun jika ada, sesuai SOP Polri, maka penggeledahan akan dilakukan polisi wanita (Polwan).

Dalam kasus aksi 22 Mei, upaya pemerintah menekan pendistribusian hoax melalui pembatasan akses media sosial juga hendak menjauhkan aksi dari ancaman yang lebih berbahaya dari sekadar benturan. Ancaman teror bom, misalnya.

Seperti yang telah diketahui, gerak gerik teroris yang hendak mendompleng di aksi 21 Mei telah terbaca sebelumnya. Aparat juga sudah bergerak cepat. Sejumlah terduga teroris yang hendak berangkat ke Jakarta untuk melakukan teror bom di tengah aksi 21 Mei dicokok. Mereka ditangkap di tempat berbeda. Antara lain di NTB, Garut, dan Bekasi.

Meski demikian, belum ada jaminan, apakah setelah penangkapan sejumlah terduga teroris itu, aksi massa yang bermotif menolak kecurangan pemilu bebas dari ancaman teror bom. Belum ada jaminan pula sel-sel teroris berhenti memanfaatkan momentum aksi bermotif penolakan terhadap hasil pemilu 2019 ini untuk menjalankan aksinya.

Teroris Berkoordinasi melalui Media Sosial

Media sosial adalah sarana yang kerap dipakai kelompok teroris untuk menjalankan rencananya. Selain menjadi sarana pembuatan bom, juga sebagai sarana komunikasi saat beroperasi. Keterangan sejumlah tersangka terorisme yang ditangkap Densus 88 pada Desember 2016 bisa menjadi contoh. Mereka mengaku belajar membuat bom dengan mengikuti tutorial dari jaringan mereka lewat Telegram.

Contoh lainnya, bisa dilihat dari penggunaan media sosial, telegram, dalam kasus serangan bom di St. Petersburg, Rusia, pada April 2017, serangan bom di Paris, pada tahun 2015, dan serangan teror pada momentum malam tahun baru di Turki tahun 2017. Kemudian, pada April 2019, usai mengamankan sejumlah terduga teroris di Bandung, Jawa Barat, Polri mengungkap pemanfaatan media sosial oleh teroris di Indonesia untuk berkoordinasi. Kelompok teroris yang tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Bandung menggunakan Whatsapp untuk berkoordinasi dengan jaringan teroris di Lampung dan Jawa Timur.

Belajar dari banyak pengalaman itu, termasuk melihat potensi ancaman serangan teror selama momentum aksi 21 dan 22 Mei, langkah pemerintah membatasi akses media sosial kini adalah langkah yang tepat. Selain manjur untuk mencegah meluasnya distribusi hoax yang dapat memperkeruh suasana aksi, langkah ini juga ampuh menghentikan langkah teroris mendomplengi aksi.

Ini soal kepentingan keamanan nasional, Bung!
Pembatasan Akses Media Sosial Ampuh Hentikan Langkah Teroris Domplengi Aksi Pembatasan Akses Media Sosial Ampuh Hentikan Langkah Teroris Domplengi Aksi Reviewed by Marsel Gunas on Jumat, Mei 24, 2019 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.